TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Dalam Negeri segera memutuskan perlu atau tidaknya melakukan moratorium Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades sampai Pemilu 2024.
Rencana ini dibuat karena pemerintah tidak ingin terjadi kegaduhan akibat kampanye Pilkades yang bisa mengganggu Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.
"Harapannya pemilu serentak bisa berjalan lebih baik, agar konsentrasi bagaimana Pemilu 2024 dapat di-support rakyat dan perangkat desa," kata Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo saat ditemui di Sentul, Jawa Barat, Selasa, 17 Januari 2022.
Kabar ini disampaikan Wempi merespons adanya aksi dari ratusan kepala desa di DPR pada hari yang sama. Mereka menuntut DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pasal 39 tentang Desa.
Adapun pasal 39 tersebut berbunyi Kepala Desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala desa bisa menjabat paling banyak tiga kali berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
Kepala Desa Poja, Bima, Nusa Tenggara Barat, Robi Darwis menyebut kepala desa seluruh Indonesia sudah berkonsolidasi dan meminta masa jabatan mereka diperpanjang menjadi 9 tahun.
Baca juga: Kata Budiman Sudjatmiko Jokowi Setuju Jabatan Kepala Desa 9 Tahun
Merespons tuntutan tersebut, Wempi menegaskan sekarang masih masa transisi soal penentuan moratorium tersebut. Kemendagri, kata dia, menggelar rapat soal penentuan moratorium ini.
"Seperti moratorium pemekaran desa yang kami lakukan, sama juga dengan kepala desa yang akan ada moratorium, kami mau rapat, rapat lah yang memutuskan," kata poltiikus PDIP ini.
Berbagai faktor jadi pertimbagan Kemendagri. Salah satunya pejabat yang akan mengisi jabatan kepala desa ketika dilakukan moratorium. Kalaupun akan diisi oleh Aparatur Sipil Negara atau ASN di daerah masing-masing, jumlahnya sekarang juga terbatas.
Wempi menyembut rancangan sementara moratorium akan berlangsung sampai Mei 2024. "Intinya tidak ada pelaksaan pemilihan menjelang Pemilu Serentak 2024," kata dia.
Meski demikian, Wempi belum bisa memastikan apakah nantinya rapat juga akan memutuskan untuk mengatur masa jabatan kepala desa dari 6 sampai 9 tahun. Sebab, kata dia, Kemendagri tentu harus mengevaluasi terlebih dahulu kinerja desa dalam menjalankan program. "Berhasil atau tidak," kata dia.
Sementara itu, daerah sudah melaporkan beberapa rapat yang digelar terkait moratorium ini. 18 Agustus 2022, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kabupaten Buleleng, Bali, ikut rapat soal moratorium Pilkades dengan Kementerian Dalam Negeri.
"Beberapa hal yang disampaikan diantaranya terkait kebijakan Kemendagri untuk melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Pilkades Serentak di masa Pemilu dan Pilkada dari tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 31 Desember 2024," demikian dikutip dari laman resmi Dinas.
Di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, pemerintah daerah setempat menyatakan anggaran untuk pelaksanaan Pilkades serentak di 96 Desa di Lombok Tengah yang habis masa jabatan pada 2024 masih belum dilakukan. Sebab, mereka masih menunggu keputusan pemerintah pusat.
"Informasi pemerintah pusat melakukan moratorium Pilkades mulai 2023 hingga 2024, karena ada Pemilu Serentak," kata Kepala Dinas PMD Lombok Tengah, Zaenal Mustakim, Sabtu, 14 Januari 2022.
Selanjutnya, Budiman temui Presiden Jokowi...
